SUARAMUSI.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Muratara ke-13. Kegiatan yang mengusung tema Bersatu Berjuang, Muratara Maju itu, berlangsung khidmat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muratara, pada hari Jum’at, tanggal 12 Juni 2026.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Devi Ariyanto. Agenda sakral ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Muratara, Devi Suhartoni, unsur Forkopimda, anggota legislatif, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh adat, serta para tokoh pemekaran Bumi Beselang Serasan.
Peringatan hari jadi ini menjadi momentum krusial untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan pembangunan sejak pemekaran dari kabupaten induk pada tahun 2013 silam. Selain sebagai seremoni, rapat ini mengonsolidasikan arah kebijakan eksekutif dan legislatif, demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat di wilayah paling utara Sumatera Selatan tersebut.
Kilas Balik Sejarah Pemekaran dan Arti Semangat Perjuangan
Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Devi Ariyanto, saat membuka rapat, mengajak seluruh peserta mengenang sejarah berdirinya kabupaten otonom ini. Berdirinya Kabupaten Muratara merupakan buah dari perjuangan panjang dan pengorbanan kolektif para tokoh masyarakat yang mendambakan pemendekan rentang kendali pelayanan publik.
“Persatuan adalah fondasi utama keberlangsungan pembangunan daerah. Ibarat segenggam lidi, ia akan mudah dipatahkan ketika terpisah, namun menjadi sangat kokoh saat diikat menjadi satu. Dengan komitmen bersama, Muratara akan semakin siap menghadapi tantangan zaman,” ujar Devi Ariyanto.
Senada, Bupati Kabupaten Muratara Devi Suhartoni, menyampaikan penghargaan tinggi kepada para perintis pemekaran daerah. Ia menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini harus diimplementasikan secara konkret lewat kerja keras di lapangan, bukan sekadar menjadi slogan tahunan demi mengentaskan ketertinggalan wilayah.
Capaian Data Makro BPS: Kemiskinan Tekan, IPM Meroket
Dalam pidatonya, Devi Suhartoni memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang berbasis data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025. Hasilnya menunjukkan tren positif pada beberapa indikator makro ekonomi dan sosial:
- Penurunan Angka Kemiskinan: Menyusut menjadi 15,25%, atau turun sebesar 2,13% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 17,38%. Penurunan ini setara dengan keluarnya sekitar 4.000 warga dari kategori miskin.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Mencapai angka 71,39 dan resmi masuk dalam kategori tinggi. Angka tersebut naik 0,94 poin dari capaian tahun 2024 yang bertengger di posisi 70,45.
- Pertumbuhan Ekonomi: Tumbuh stabil di angka 5,03%, yang disokong kuat oleh produktivitas sektor perkebunan kelapa sawit, karet, serta pergerakan sektor UMKM.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Berhasil ditekan hingga menyentuh angka 4,78%.
Peningkatan IPM menunjukkan keberhasilan intervensi program pemerintah pada sektor pemenuhan fasilitas-fasilitas kesehatan dasar, wajib belajar, serta program jaring pengaman sosial yang tepat sasaran.
Tantangan Fiskal dan Prioritas Infrastruktur Kecamatan
Meskipun mencatatkan rapor hijau pada sektor makro, Pemkab Muratara tidak menampik adanya tantangan finansial yang membayangi skema pembangunan ke depan. Hambatan utama terletak pada fluktuasi transfer dana pusat, yang berimplikasi langsung pada kecepatan realisasi proyek fisik di daerah.
Pemerintah daerah saat ini sedang memprioritaskan perbaikan aksesibilitas konektivitas jalan menuju wilayah-wilayah krusial seperti Kecamatan Nibung dan Kecamatan Ulu Rawas. Jalan-jalan produksi menuju sentra pertanian dan perkebunan rakyat, juga terus ditingkatkan secara bertahap, guna memangkas biaya logistik para petani setempat.
Sinergi yang harmonis antara fungsi pengawasan legislatif dan eksekusi anggaran oleh pihak eksekutif, dituntut harus berjalan lebih ketat. Pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke depan akan difokuskan secara efisien pada program-program padat karya yang langsung menyentuh urat nadi perekonomian masyarakat bawah. (yong)
